Headlines News :

Kota Bekasi

Kota Bekasi

KOTA BEKASI

KOTA BEKASI

Klik

Perumahan (Cileungsi) Bogor

Perumahan (Cileungsi) Bogor

SMAN 1 Kota Bekasi "Konsisten Membentuk Pendidikan Yang Berkarakter".

Kepala Sekolah SMAN 1 Kota Bekasi


BEKASI TIMUR - (www.zonapantau.com). Kota Bekasi Khususnya didunia pendidikan sedang banyak sorotan terkait penjualan buku oleh Kepala Sekolah mendapat perhatian dari Mawar selaku Ketua Musyawarah Kelompok Kepala Sekolah (MKKS) . "Banyak informasi terkait dengan jual beli buku yang dilakukan oleh sekolah-sekolah sampai ke telinga saya namun informasi tersebut sesungguhnya tidak benar."Ujarnya.
 
Menurutnya selama ini kegiatan yang dilakukan para Kepala Sekolah selalu ada pemantauan. "Pengawasan tak lepas dari salah satu tujuan pendidikan yakni affektif yang terkait dengan perilaku para pendidik termasuk di dalamnya adalah Kepala Sekolah apalagi dikaitkan dengan Peraturan Kementerian Pendidikan Nasional (Permendiknas) nomor 2 tahun 2008 dimana ada larangan sekolah menjadi pengecer buku pelajaran."Terangnya.
 
Terkait juga dengan otonomi sekolah yang seringkali menjadi alasan legalitas penjualan buku pelajaran. "Hubungan dengan Permendiknas itu pun hanya penerbit yang ditunjuk oleh pemerintah yang memiliki hak menawarkan bukunya ke sekolah, ini semuanya ada Peraturan WaliKota dan Keputusan WaliKota yang  jelas," tambah Mawar.
Karenanya dirinya dan juga MKKS yang dipimpinnya senantiasa mensosialisasikan payung hukum tersebut kepada para Kepala Sekolah di saat pertemuan. "Kurikulum 2013 yang digunakan sekarang sepenuhnya dari pemerintah telah menyiapkan buku-buku paket jadi tak ada alasan untuk memungut untuk itu," tendas Mawar yang juga Kepala Sekolah di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Bekasi.
Ketika disinggung dengan adanya iuran untuk buku pendamping, Mawar memaparkan bahwa hal itu hanya ditawarkan. "Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tidak memaksakan anak didik membeli buku pendamping tetapi siswa ditawarkan bagi yang mau dan mampu jika anak didiknya menginginkan meraih prestasi yang lebih tinggi." tambah Mawar.
Manakala dalam KBM terdapat anak didik yang kurang mampu sehingga tak sanggup membelinya maka akan dilakukan subsidi silang. "Katakanlah anak tersebut berprestasi namun dari sisi ekonomi pas-pasan maka ada anggaran tersebut yang kisarannya hingga 10% dari jumlah keseluruhan," terang Mawar. Dengan demikian akan memotivasi anak didik untuk dapat memacu prestasi tanpa merasa minder dan rendah diri.
 
Terusnya," Pihak Sekolah Menegah Atas Negeri 1 Kota Bekasi ini hanya ingin terus konsisten membentuk pendidikan yang lebih tinggi dan berkarakter demi Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera, Dan Ikhsan. (Adhi/Dodi)

Walikota Bekasi Menindaklanjuti Langsung Dugaan Pemalsuan Tandatangan Kepala Disdik

Walikota Bekasi (DR.H.Rahmat Effendi)
Bekasi Kota- Dugaan pemalsuan tandatangan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi, terkait Surat Keputusan mendirikan sekolah Taman Kanak-kanak (TK) pada tahun 2012 yang dilakukan oleh oknum staf pegawai bagian Paud di dinas pendidikan kota bekasi yang bernama (FR). 

Demi tegaknya Pakta Integritas Pemkot Bekasi, mengetahui langsung laporan itu, Walikota Bekasi, Rahmat Effendi, diruang kerjanya langsung menindaklanjuti untuk mengetahui kebenaran laporan tersebut, Senin (1/9).

Keluarnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi (Encu Hermana) tersebut ternyata tak teregister di dinas pendidikan kota bekasi itu sendiri, padahal oknum staf pegawai bagian Paud (FR) memberikan surat keputusan kepala dinas pendidikan yang sudah ter-tandatangani secara resmi yang ber-stempel Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

Awalnya, pada tahun 2012, pihak Yayasan yang ingin mengajukan membangun sekolah TK terlebih dahulu mengajukan permohonan di kelurahan Cimuning dan kecamatan Mustikajaya, pengajuan permohonan tersebut juga dibantu oleh salah satu Kasi di kecamatan yang bernama (NN).

Pengajuan yang dibantu oleh kasi kecamatan (NN) tersebut, dilanjutkan ke dinas pendidikan kota bekasi dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh camat dan lurah, lalu NN bertemu dengan staf disdik bagian PNFI dan PAUD yang bernama (FR), lalu (FR) memberikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi kepada (NN) dan dilanjutkan diberikan kepada pemilik Yayasan. (yudhi)

Pencanangan Kota Bekasi Tertib Administrasi Kependudukan.


Kendala Software dan Rendahnya Kesadaran Warga

BEKASI SELATAN - (www.zonapantau.com) Kendala data yang terjadi pada saat penggunaan sering terjadi di lapangan. Apresiasi Wakil Walikota Ahmad Syaekhu  bahwa data base merupakan sesuatu yang penting dalam data. "Sesungguhnya banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Bekasi atau pemerintah propinsi bahkan pemerintah pusat selalu mengkait-kaitkan dengan data kependudukan," ujar Wakil Walikota Bekasi.

Bahkan dirinya merasa heran di saat ada hajatan nasional semacam Perta Demokrasi selalu saja terjadi data yang invalid. "Di lapangan sering ada temuan saat pilkada atau pilpres seringkali data orang meninggal tahunan namun namanya masih terdaftar, ini namanya data amburadul," ujar Syaekhu yang juga politisi Partai PKS.

Yang mengherankan justru temuan dari Syaekhu terkait data meninggal kota Bekasi hanya 38 warga saja. " Jika data  rendahnya jumlah kematian di kota Bekasi karena membaiknya kesehatan masyarakat itu tentu bagus. Tapi saya curiga jika angka itu tak valid. Boleh jadi data itu disalah gunakan” kata Ahmad Syaikhu di kantor kecamatan Bekasi Selatan.
Padahal jika dilakukan penghitungan artinya hanya ada warga meninggal tiga orang per bulannya. "Kecurigaan ini sangat berasalan, sebab rata-rata setiap Tempat Pemakaman Umum (TPU) menerima dua orang setiap hari yang harus dimakamkan. Jumlah kematian itu berpotensi dimanipulasi karena terkait dengan retrebusi kematian dan kepentingan lainnya," tandasnya. “Saat ini dari 14 juta warga yang wajib KTP, baru terdapat 26 ribu lebih yang wajib ber KTP, tapi mereka belum memiliki e-KTP” ungkap Ahmad Syaikhu.

Sementara itu dengan hanya terdatanya angka kematian sebanyak 38 orang menurut Alexander Zulkarnain selaku Kepala Dinas Kependudukan Kota Bekasi menunjukkan kesadaran warga masih kurang. "Itu artinya kesadaran warga untuk mengurus akta kematian itu masih sangat rendah dibandingkan dengan mengurus akte kelahiran," ujar Alexander pada KarBek Senin (01/09).

Saat disinggung kekecewaan  Wakil walikota saat ada kendala membuka data Kadisdukcasip mengelak. "Semuanya punya jobdisription bukan karena tak bisa dibuka datanya jadi semunya adalah pembagian tugas karena di data base sini (Kecamatan Bekasi Selatan) tidak semuanya bisa dibuka yakni mengenai data base tetapi kalau on-line sesungguhnya kita punya data-home yang akan mengin-put semua data-data di kelurahan," elak Alexander.

Jika untuk pengolahan data kata Alex semuanya ada di dinas dukcasip Kota Bekasi. "Jadi saya luruskan bahwa tadi Wakil Walikota meminta data jumlah penduduk di wilayah dan sesungguhnya untuk tugas kecamatan hanya pelayanan saja bukan masalah software aplikasinya atau admin," terang Alexander yang bertekad  Catatan Sipil dan pihak kelurahan siap jemput bola tentang e-KTP.
 
Dari pantauan di lapangan terlihat masih banyak kendala terkait pencanangan tertib administrasi untuk Kota Bekasi. Operator menjadi sulit memenuhi permintaan Wakil Walikota Bekasi Ahmad Syaekhu saat mencoba mengecek jumlah penduduk di Kecamatan Bekasi selatan salah satu contoh sebagai bahan koreksi ke depan. (Adhi)

BEKASI SELATAN : Apel Pagi, Serta Pencanangan Kota Bekasi Tertib Administ...

Oknum Staf Disdik Palsukan Tandatangan Kepala Dinas dan Kabid PAUD



Bekasi Kota- Dinas Pendidikan Kota Bekasi kembali tercoreng oleh ulah oknum yang melakukan pemalsuan tandatangan kepala dinas dan kepala bidang PAUD. Pemalsuan tandatangan tersebut, terkait dengan permohonan membangunan sekolah TK diwilayah Mustikajaya.

Awalnya, pada tahun 2012, pihak Yayasan yang ingin mengajukan membangun sekolah TK terlebih dahulu mengajukan permohonan di kelurahan Cimuning dan kecamatan Mustikajaya, pengajuan permohonan tersebut juga dibantu oleh salah satu Kasi di kecamatan yang bernama (NN) dengan dimintai uang sebesar Rp5 Juta kepada pemilik tersebut, kini NN menjabat sebagai kasi di kecamatan Medansatria.

Pengajuan yang dibantu oleh kasi kecamatan (NN) tersebut, dilanjutkan ke dinas pendidikan kota bekasi dengan membawa surat keterangan yang ditandatangani oleh camat dan lurah, lalu NN bertemu dengan staf disdik bagian PNFI dan PAUD yang bernama (FR) dengan keluarnya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Bekasi dan Surat Izin dari Kepala Bidang PNFI & PAUD.

Keluarnya dua surat keputusan tersebut ternyata tak teregister di dinas pendidikan kota bekasi, "saya juga bingung mas, padahal akte Surat Keputusan disdik ter-Tandatangan yang ber-stempel oleh kepala disdik sendiri, akan tetapi kenapa tak terdata SK tersebut di disdik," ungkapnya. pemilik yayasan (VR) kepada zonapantau.com.

Lanjutnya, "saya sudah berkonsultasi dengan orang hukum, ini bukan soal nominal materinya, bahwa permasalahan ini masuk dalam ranah penipuan, dan saya sudah membentuk tim untuk melaporkan ke pihak aparat kota bekasi," pungkasnya, VR. (yudhi)

Video : Pencurian 363 Kantor Perwakilan JatiAsih | zonapantau news

Video Rt07 & Rt03 / Rw08 Kel.Keranji "Memeriahkan HUT RI Ke-69".

Rt07 & Rt03 / Rw08 Kel.Keranji Memeriahkan HUT RI Ke-69


BEKASI BARAT - (www.zonapantau.com) Dalam Rangka Memperingati Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Ke-69 Dan Halal Bihalal, warga RT 07-RT 03/RW 08 Kelurahan Keranji-Kecamatan Bekasi Barat mengadakan HUT tersebut demi mempererat silaturahim antar warga.

HUT RI ini dihadiri oleh Kapolsek Keranji, Dandim 01, Perwakilan Camat Bekasi Barat, Dan Perwakilan Lurah Keranji, RT-RW, serta Seluruh Warga 08.

Acara yang dirangkai dengan mengadakan pemberian doorprize yang diundi dengan  nomor kupon, dan penampilan tarian penari cilik ini membuat suasana Hari Ulang Tahun RI Ke-69 menjadi tambah meriah.

Bertema "Dengan Semangat Kemerdekaan, Kita Jalin Persaudaraan Dan Toleransi, Berbangsa & Bernegara Demi Keutuhan NKRI".

Ketua RW 08, Supriyono mengatakan dalam sambutannya," Dengan adanya Acara HUT RI Ke-69 ini mudah-mudahan seluruh warga RW 08 bisa saling menghargai sesama umat beragama, demi mempererat silaturahim."Ungkapnya.
 
Ketua RT 007 juga mengatakan," seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan dorongan bagi seluruh Warga 08 agar bisa menciptakan wilayah ini menjadi wilayah yang maju, sejahtera, dan ikhsan seperti Visi Kota Bekasi.

"Ia Juga berterimakasih atas kedatangan seluruh warga RW 08 untuk hadir dalam acara ini, dan berterimakasih kepada seluruh panitia yang sudah membuat ide acara ini berjalan dengan lancar. (Adhi)










SMAN 2 Kota Bekasi,"Mengikuti Kepwal & Perwal Yang Ada"


BEKASI SELATAN - (wwww.zonapantau.com) Apa yang sudah beredar pemberitaan tentang Pungutan Liar (PUNGLI) diSMA Negeri 2 Kota Bekasi dalam penarikan pembayaran uang buku kepada siswa, "Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Bekasi, Hj.Ekowati, S.Pd, M.Pd membantah atas terkait pungutan tersebut".

29/08/14 Kepala Sekolah, Ekowati menjelaskan," Buku Wajib Kurikulum 2013 dan Peminatan Kurikulum 2013 semuanya itu ditanggung oleh anggaran dari dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), dan Koperasi SMAN 2 juga menyediakan buku pendamping/reperensi untuk siswa agar para siswa bisa mengejar prestasi yang meningkat, serta  kelulusannya juga mendapat nilai sempurna agar bisa diterima diperguruan tinggi."Jelasnya.

Ia Menambahkan," Dalam pembelian buku-buku lain (buku pendamping/referensi), Koperasi menjual sifatnya tidak ada paksaan, artinya "boleh beli atau tidak", dan  bagi siswa yang tidak mampu juga digratiskan.

Dan apa yang sudah dijalani dalam penjualan buku pendamping/referensi oleh Koperasi SMAN 2 Kota Bekasi ini sudah mendapat persetujuan oleh para orang tua siswa berdasarkan rapat komite."Ungkapnya.

"Menurut Dirjen Didasmen Kemendikbud menyatakan," bahwa sekolah SD, SMP tidak diperbolehkan menjual buku, tetapi SMA diperbolehkan karena untuk para siswa agar bisa mengejar prestasinya dalam tingkat nasional.

Kepala Sekolah SMAN 2 Kota Bekasi, Ekowati juga menjelaskan tentang bunyi Keputusan WaliKota Dan Peraturan WaliKota sebagai berikut :

1.) Dalam PERWAL No.31A Tahun 2013 Bab IV Pasal 6 : SD, SMP, SMA, Dan SMK Negeri Yang Masuk Sekolah Model SSN Diperbolehkan Mendapat Bantuan Sumbangan Dana Dari Orang Tua Wali Peserta Didik Atau Pemangku Kepentingan  Lainnya Apabila Anggaran Operasional Pendidikan Yang Diberikan Pemerintah Tidak Mencukupi Berdasarkan Rencana Anggaran Pendapatan Biaya Sekolah (RAPBS).

2.)  Keputusan WaliKota No.420/'Kep.157, Dinas Pendidikan/XII/2013 Bab IV Bagian II : Biaya Personal Yang Tidak Terakomodir Oleh APBD Dapat Dimusyawarahkan Dengan Orang Tua Peserta Didik Dan Komite Sekolah.

3.) KEPWAL No.422/'Kep.314,A-Dinas Pendidikan Memutuskan : Keempat:Kegiatan Yang Dianggap Perlu Atau Tidak Terdapat Direncana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) Punya Dampak Terhadap Proses Belajar Mengajar Dapat Dimusyawarahkan Dengan Komite Sekolah,  Orang Tua Siswa Sesuai Ketentuan  Dan Peraturan Yang Berlaku.

"Sejak PERWAL Dan KEPWAL dicanangkan oleh Pemerintah setempat, pihak SMA Negeri 2 Kota Bekasi sudah mengikuti peraturan yang ada, demi membangun Kota Bekasi yang Maju, Sejahtera, Dan Ikhsan. (Adhi)

 

Bazzar Perkantoran

Bazzar Perkantoran
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. zonapantau news - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger